logo-pga.png

 

Struktur Organisasi

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Tata Cara Pendaftaran Perkara

Tugas Pokok dan Fungsi

Fungsi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu ( Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

  1. Tugas Pokok Pengadilan Agama :Berdasarkan pasal 49 UU No. 7/1989 jo UU No. 3/2006 jo UU No.50/2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara antara orang Islam dibidang :
    1. Perkawinan,
    2. Waris,
    3. Wasiat,
    4. Infaq, Shadaqah,
    5. Wakaf,
    6. Zakat,
    7. Hibah,
    8. Ekonomi syari’ah.

    Penjelasan pasal 49 tersebut menyebutkan :

    a. Yang dimaksud perkawinan yaitu perkawinan yang sesuai UU dan Hukum Islam antara lain :

    1. Izin beristri lebih dari seorang ,
    2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,
    3. Dispensasi kawin,
    4. Pencegahan perkawinan,
    5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,
    6. Pembatalan perkawinan,
    7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri,
    8. Perceraian karena talak,
    9. Gugatan perceraian,
    10. Penyelesaian harta bersama,
    11. Penguasaan anak-anak,
    12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya,
    13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,
    14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak,
    15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,
    16. Pencabutan kekuasaan wali,
    17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,
    18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya,
    19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya,
    20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam,
    21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran,
    22. Pernyataan tentang syahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

    b. Waris, wasiat, hibah, wakaf, Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang dilakukan berdasar hukum Islam.

    c. Ekonomi Syariah meliputi :

    1. Bank syari’ah,
    2. Lembaga keuangan mikro syari’ah,
    3. Asuransi syari’ah,
    4. Reasuransi syari’ah,
    5. Reksa dana syari’ah,
    6. Obligasi syari’ah dan surat berharga,
    7. Sekuritas syari’ah,
    8. Pembiayaan syari’ah,
    9. Pegadaian syari’ah,
    10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah,
    11. Bisnis syari’ah berjangka menengah syari’ah,

    Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di Daerah hukumnya apabila diminta ( Pasal 52 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan memberikan Istbat Kesaksian Hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah ( Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ).
    Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan dan melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

  2. Fungsi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu ( Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Sambutan Ketua

 

cakep1.jpg

Assalamju'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Sang Khalik, Pencipta alam semesta ini, juga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, sang pembawa risalah Ilahi yang terakhir, Nabi Besar Muhammad SAW.

Pembangunan dan pengembangan website dalam era reformasi dan globalisasi merupakan kebutuhan prioritas. untuk lingkungan peradilan di negara kita mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/I/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan, lebih duli dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua MA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai Pengganti Surat Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/I/2007.

Pengadilan Agama Pagar Alam sebagai salah satu peradilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang berusaha membangun dan mengembangkan website dengan memenuhi maksud surat Direktur Jenderal Badilag MA-RI Nomor 0550/DjA/HM.00/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Penilaian Website yang mengharuskan tersedianya 46 konten dalam website pengadilan tingkat pertama.

Demgam adanya website ini, Pengadilan Agama Pagar Alam diharapkan menjadi peradilan yang lebih terbuka dan transparan, sehingga akan memacu aparat untuk lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya. Seyogyanya  www.pa-jakartaselatan.go.id merupakan sarana informasi yang interaktif dan dinamis, baik untuk kalangan sendiri maupun untuk publik.

Demikian, situs resmi Pengadilan Agama Pagar Alam sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan dalam rangka mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Amin.

 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H

Hukuman Disiplin

DATA STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN

HAKIM DAN PNS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

TAHUN 2017

No Bulan Nama / Nip Jabatan Jenis Hukuman Peraturan yang Dilangggar Keterangan
 1  Januari -  - - - Nihil
 2  Februari  -  - - - Nihil
 3  Maret  -  - - - Nihil
4 April - - - - Nihil
5 Mei  - Nihil 
6 Juni Nihil 
7 Juli Nihil 
8 Agustus  -  -  -  - Nihil
9 September  -  -  - Nihil
10 Oktober  -  - Nihil
11 November          
12 Desember          

 

DATA STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN

HAKIM DAN PNS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

TAHUN 2016

No Bulan Nama / Nip Jabatan Jenis Hukuman Peraturan yang Dilangggar Keterangan
 1  Januari -  - - - Nihil
 2  Februari  -  - - - Nihil
 3  Maret  -  - - - Nihil
4 April - - - - Nihil
5 Mei - - - - Nihil
6 Juni - - - - Nihil
7 Juli - - - - Nihil
8 Agustus - - - - Nihil
9 September - - - - Nihil
10 Oktober -  - Nihil
11 November Nihil 
12 Desember Nihil 

 

DATA STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN

HAKIM DAN PNS PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

TAHUN 2015

No Bulan Nama / Nip Jabatan Jenis Hukuman Peraturan yang Dilangggar Keterangan
 1  Januari -  - - - Nihil
 2  Februari  -  - - - Nihil
 3  Maret  -  - - - Nihil
4 April - - - - Nihil
5 Mei - - - - Nihil
6 Juni - - - - Nihil
7 Juli - - - - Nihil
8 Agustus - - - - Nihil
9 September - - - - Nihil
10 Oktober -  - Nihil
11 November Nihil 
12 Desember Nihil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari Kerja

A.  Jadwal Jam Kerja dan Pulang Pegawai :

  • Hari senin – kamis pukul 08.00 s/d pukul 16.30
  • Hari Jum’at pukul 08.00 s/d pukul 17.00

B. Jam Istirahat :

  • Hari senin – kamis pukul 12.00 s/d pukul 13.00
  • Hari Jum’at pukul 11.30 s/d pukul 13.00