CEK PERKARA

JADWAL SIDANG

VALIDASI AKTA CERAI

BIAYA PERKARA

PERSYARATAN BERPERKARA

LAYANAN BERPERKARA

SOP Khusus Pelayanan Publik

 No SOP  File
 1  SOP Pelayanan Informasi

1200px-PDF_file_icon.svg.png

2 SOP Pelayanan Pengaduan 1200px-PDF_file_icon.svg.png
3 SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum 1200px-PDF_file_icon.svg.png
4 SOP Mekanisme Penerimaan Perkara & Pembayaran Panjar Biaya Perkara 1200px-PDF_file_icon.svg.png
5 SOP Pelayanan Banding 1200px-PDF_file_icon.svg.png
6 SOP Pelayanan Kasasi 1200px-PDF_file_icon.svg.png
7 SOP Pelayanan Peninjauan Kembali 1200px-PDF_file_icon.svg.png
8 SOP Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar 1200px-PDF_file_icon.svg.png
9 SOP Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan 1200px-PDF_file_icon.svg.png
10 SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana 1200px-PDF_file_icon.svg.png
11 SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu 1200px-PDF_file_icon.svg.png

 

Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan

NO.

 Nama

Jabatan

1.

Maryanto, S.Kom.

Sekretraris

2.

Muhammad Alfikri, S.I.P.

Kasubbag Umum dan Keuangan

3.

Fachrurrozi Repado, S.T

Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

4.

Septian Saputra, S.E.

Bendahara

5.

Muhammad Rendy Andrian, A.Md

Jurusita

6.

Rhafzayu Rahma, A.Md

Jurusita Pengganti

7.

Muhamad Tarmizi, S.Kom.

Pranata Komputer

 

Rincian Biaya Hak - Hak Kepaniteraan

Logo_Mahkamah_Agung_RI.png

 Rincian Biaya Hak-Hak Kepaniteraan
(Penerima Negara Bukan Pajak) Yang Berlaku
di PA Pagar Alam

logo Pa PGA.png

 

INFORMASI BIAYA HAK KEPANITERAAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK
SESUAI: PP NO: 5 TAHUN 2019, TANGGAL: 23 JANUARI 2019

TARIF RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

NO

JENIS BIAYA

NOMINAL

KETERANGAN

1

 Biaya pendaftaran permohonan tingkat I

 Rp 30.000

 Per Perkara

2

 Biaya pendaftaran permohonan tingkat Banding

 Rp 50.000

 Per Perkara

3

 Biaya pendaftaran permohonan tingkat Kasasi

 Rp 50.000

 Per Perkara

4

 Penyerahan Salinan Putusan atau Penetapan

 Rp. 500

 Setiap Lembar

5

 Hak Redaksi

 Rp 10.000

 Per penetapan/perputusan

6

 Penyerahan Akta asli di Kepaniteraan

 Rp 10.000

 Per Akta

7

 Pendaftaran Surat Kuasa

 Rp 10.000

 Per Akta

8

 Penyitaan atau Eksekusi atau Pencabutan Sita

 Rp 25.000

 Per Penetapan

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Logo_Mahkamah_Agung_RI.png

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

logo Pa PGA.png

 


A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

  1. Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
  2. KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI
  3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
  4. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
  5. Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah
  6. SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan
  7. Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
  8. SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
  9. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI

  1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012
  2. Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
  3. Keputusan Sek. MA 008-A tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
  4. Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008
  5. PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
  6. PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  7. PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  8. PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  9. PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  10. PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  11. PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  12. PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  13. PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  14. SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

C.  PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

  1. KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49PMK.022012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
  4. PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
  5. SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS
  6. SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai
  7. SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  8. SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

  1. Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
  2. Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
  3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  5. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  6. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  7. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  8. UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama