Peraturan & Kebijakan

portfolio

Peraturan & Kebijakan

Berisikan Menu Tentang Peraturan-Peraturan dan Kebijakan-Kebijakan, Baik dari Mahkamah Agung RI Maupun Peraturan Yang Berlaku Di Pengadilan.

Pedoman Lainya

Logo_Mahkamah_Agung_RI.png

Pedoman Lainya

logo Pa PGA.png


 C.
 
   1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

pdf.png

 2.

Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

pdf.png

 3.  Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.

pdf.png

 4.  

Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.

pdf.png

 5.  Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.

pdf.png

 

Pedoman Pengelolaan Keuangan

Logo_Mahkamah_Agung_RI.png

Pedoman Pengelola Keuangan

logo Pa PGA.png

 

 C.
 
   1. Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

pdf.png

 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.

pdf.png

 3. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

pdf.png

 4. Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.

pdf.png

 5. Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.

pdf.png

6.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

pdf.png

 7. PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019

pdf.png

 8. PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

pdf.png

Pedoman Pengelolaan Personil/Pegawai

Logo_Mahkamah_Agung_RI.png

PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/PEGAWAI

logo Pa PGA.png

 


B.  
  1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

pdf.png

2. Surat sekma nomor 149-1_2014 tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama

pdf.png

3. PP-No.-34-Tahun-2014-PEROBAHAN-PERATURAN-GAJI-PNS

pdf.png

4. UNDANG-UNDANG-No.-5-TAHUN-2014-TENTANG-APARATUR-SIPIL-NEGARA

pdf.png

5. PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun

pdf.png

6. SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30 V.7-3 99 – BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

pdf.png

7. PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun

pdf.png

8. SK Kabawas Nomor 43_2013 tentang Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas

pdf.png

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pdf.png

 

 

 

Pedoman Pengelolaan Administrasi

 

Logo_Mahkamah_Agung_RI.png

Pedoman Pengelola Administrasi

logo Pa PGA.png


A  PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

features1.png

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

features1.png

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).

features1.png

4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

features1.png

5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

features1.png

6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

features1.png

7 Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

features1.png

Tugas Pokok dan Fungsi

Fungsi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu ( Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

  1. Tugas Pokok Pengadilan Agama :Berdasarkan pasal 49 UU No. 7/1989 jo UU No. 3/2006 jo UU No.50/2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara antara orang Islam dibidang :
    1. Perkawinan,
    2. Waris,
    3. Wasiat,
    4. Infaq, Shadaqah,
    5. Wakaf,
    6. Zakat,
    7. Hibah,
    8. Ekonomi syari’ah.

    Penjelasan pasal 49 tersebut menyebutkan :

    a. Yang dimaksud perkawinan yaitu perkawinan yang sesuai UU dan Hukum Islam antara lain :

    1. Izin beristri lebih dari seorang ,
    2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,
    3. Dispensasi kawin,
    4. Pencegahan perkawinan,
    5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,
    6. Pembatalan perkawinan,
    7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri,
    8. Perceraian karena talak,
    9. Gugatan perceraian,
    10. Penyelesaian harta bersama,
    11. Penguasaan anak-anak,
    12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya,
    13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,
    14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak,
    15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,
    16. Pencabutan kekuasaan wali,
    17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,
    18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya,
    19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya,
    20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam,
    21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran,
    22. Pernyataan tentang syahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

    b. Waris, wasiat, hibah, wakaf, Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang dilakukan berdasar hukum Islam.

    c. Ekonomi Syariah meliputi :

    1. Bank syari’ah,
    2. Lembaga keuangan mikro syari’ah,
    3. Asuransi syari’ah,
    4. Reasuransi syari’ah,
    5. Reksa dana syari’ah,
    6. Obligasi syari’ah dan surat berharga,
    7. Sekuritas syari’ah,
    8. Pembiayaan syari’ah,
    9. Pegadaian syari’ah,
    10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah,
    11. Bisnis syari’ah berjangka menengah syari’ah,

    Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di Daerah hukumnya apabila diminta ( Pasal 52 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan memberikan Istbat Kesaksian Hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah ( Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ).
    Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan dan melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

  2. Fungsi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu ( Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).